SuaraCianjur.id - Pengamat komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pencopotan Johnny G. Plate dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berpeluang menyapu bersih menteri yang berasal dari Nasdem.
Selain Plate, ada dua kader Partai Nasdem yang diberikan kursi di kabinet kerja Jokowi.
Kedua kader tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Itu sangat mungkin ya (menyapu bersih menteri dari Nasdem)," kata Dedi dinukil dari Suara.com, Jumat (17/2/2023).
Hubungan Renggang Jokowi-Paloh
Kemungkinan "pembersihan" kader Nasdem dari lingkaran kabinet kerja semakin nyata, mengingat adanya dugaan hubungan politik antara Jokowi dan ketum Nasdem Surya Paloh yang semakin renggang.
Hal itu diduga karena Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.
Dedi mengklaim, Jokowi sangat mudah untuk mendepak Yasin Limpo dan Siti Nurbaya, Menurutnya karena keduanya tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pemerintah.
"(Yasin Limpo) Kementerian Pertanian itu justru terlebih dahulu diwacanakan diganti, karena faktor kinerjanya yang tidak produktif," kata Dedi.
"Kita lihat saja bagaimana mungkin food estate dipimpin oleh Menteri Pertahanan, meskipun dalihnya termasuk ke bagian dari pertahanan pangan," imbuhnya.
Baca Juga:Diperiksa Kejagung, Johnny G. Plate Berpotensi Dicopot dari Jabatan Menkominfo oleh Jokowi
Dinilai Tidak Memiliki Prestasi
Dedi menambahkan, carut marutnya sektor pangan dan polemik data yang tidak sinkron antara Bulog dan Kementerian menunjukkan inkompetensi Limpo sebagai Menteri Pertanian.
"Karena tidak ada prestasi di sana. Belum lagi carut marutnya ekspor impor terkait dengan kesedian pangan yang mengalami polemik antara data di Bulog dengan data yang ada di kementerian. Ini juga menunjukkan mereka juga tidak kompeten," imbuhnya.
Sementara untuk Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Dedi juga tidak begitu memiliki kinerja yang signifikan bagi pemerintahan, khususnya masyarakat umum.
Dedi menyebut dari survei Political Opinion (IPO), Siti Nurbaya menempati popularitas yang paling rendah dari menteri lainnya.
Hal itu, karena kinerja yang hanya bisa dinilai dan dikritisi para aktivis lingkungan.
"Jadi agak sulit-lah menilai kementerian (LHK) ini. Ada dan tiadanya tidak berdampak terlalu baik kepada tata kelola pemerintahan," tanggap dedi.
"Meskipun publik sebetulnya terdampak, misalnya saja bagaimana berkaitan dengan penjagaan lingkungan, belum lagi konglomerasi hutan dana lain-lain, semuanya terdampak. Cuman masyarakat tidak mengetahui itu," lanjutnya.
Pencopotan Tak Kunjung Dilakukan
Oleh karena itu menurut Dedi, Jokowi sudah tidak perlu mencari-cari alasan untuk mencopot para menteri yang berasal dari kader Nasdem.
"Artinya presiden untuk melakukan reshuffle pada menteri-menteri Nasdem itu jauh-jauh hari sudah memiliki alasan, tapi itu (pencopotan menteri) tak kunjung dilakukan," sebutnya.
Namun, jika hal itu kemudian dilakukan dengan dinamika politik antara Jokowi dengan Nasdem, Dedi mengkhawatirkan menjadi bumerang.
Publik bisa saja berbalik memberikan simpati ke Nasdem jika Jokowi mengambil langkah tersebut, karena dinilai disudutkan usai mendukung Anies.
"Nah itu yang dikhawatirkan tadi, justru yang seharusnya benar dilakukan presiden, karena momentumnya tidak tepat, atau terlambat, justru malah Nasdem bisa mendapatkan simpati publik," tandasnya. (*)
Sumber: Suara.com
