134 Pegawai Pajak Saja Punya Saham di Ratusan Perusahaan Pakai Nama Istri, KPK Ungkap Cara Ini Risiko Tinggi Korupsi

SuaraCianjur.id- Sebanyak 134 pegawai di kantor Pajak Kementerian Keuangan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya saham.

Mereka punya saham di 280 perusahaan. Menurut KPK dari temuan itu, ada yang menggunakan atas nama istri sebagai kepimilikan saham.

KPK menilai, jika pola tersebut sangatlah mirip denga napa yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisembodo. Dia juga melakukan hal serupa, yakni dua perusahaan menggunakan nama istrinya.

"Jadi yang kami temukan 134 ini untuk pegawai pajak saja. Jadi bukan Kementerian Keuangan (secara umum). Dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan, maupun istri," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Suara.com, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga:Style Menlu RI Retno Marsudi di Jeneva Jadi Perbincangan, Netizen : Buat Gagal Fokus

Beberapa perusahaan tersebut kata KPK sangat bervariasi. Maka dari itu, KPK akan melakukan penelusuran secara detail dan lebih jauh lagi. Hal ini untuk memastikan kalau saham tersebut, tidak ditanamkan dalam perusahaan konsultan pajak.

Pahala mengatakan, para pegawai pajak yang punya saham di perusahaan konsultan pajak, maka bisa disebut dengan kategori berisiko yang tinggi.

"Buat kami yang berisiko, bukan salah, yang berisiko kalau perusahaan itu konsultan pajak atau konsultan. Bukan berarti yang lain tidak berisiko, berisiko juga. Tapi ini yang paling tinggi risikonya," jelas Pahala.

Kahawatirnya tentang terkait dengan risiko tersebut adalah, perusahaan itu bisa dijadikan menajdi alat melakukan korupsi.

"Dengan kepemilikan ini, terbuka opsi untuk katakanlah kalau ada oknum yang nakal menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, untuk menerima sesuatu dari wajib pajak. Ada opsi yang lebih aman ketimbang merima langsung," jelas Pahala.

Baca Juga:KPK Pastikan Akan Rampas Seluruh Harta Para Koruptor, Termasuk Rafael Alun Trisambodo

Menurutnya cara seperti seperti itu, tidak akan terlihat di LHKPN.

"Kalau ditransfer ke bank dia akan keliatan di LHKPN. Tapi kalau dia lewat perusahaan, tidak ada di LHKPN. Dan KPK tidak boleh membuka PT ini. Tidak ada wewenang, kita buka PT kecuali sudah dipindahkan," kata Pahala.

Dalam masalah kejanggalan di harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, KPK menemukan ada enam perusahaan miliknya.

Tapi yang terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rafael, Cuma bernilai saham atau dituliskan 'surat berharga' senilai Rp 1,5 miliar.

Dari enam perusahaan yang ditemukan, ada dua perusahaan diantaranya yang menggunakan atas nama Ernie Meike.

Dua perusahan tersebut adalah usaha perumahan di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar. (*)