SuaraCianjur.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar urusan politik dan olahraga dipisahkan setelah adanya penolakan terhadap keikutsertaan tim nasional (timnas) Israel di gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.
"Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan politik," kata di akun youtube Sekretariat Presiden, dilihat (2/4/2023).
Namun, pernyataan tersebut dianggap kontradiktif dengan tindakan Presiden Jokowi yang merestui Menteri BUMN Erick Thohir untuk rangkap jabatan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut bahwa tindakan Presiden Jokowi tersebut sangat tidak konsisten.
Baca Juga:TV Analog Dimatikan, Harga STB Di Palembang Naik Rp350 Ribu
Ia menilai, jika Presiden Jokowi meminta untuk memisahkan urusan politik dan olahraga, maka seharusnya ia tidak memberikan restu kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjabat sebagai Ketum PSSI.
“Tapi ketika dia merestui Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, kentara betul ada langkah-langkah politik yang sedang dijalankan yaitu untuk menunggangi perhelatan U-20 ini, untuk menarik kaum milenial, ternyata gagal total," ujar Refly Harun dalam akun youtubenya, dilihat Minggu (2/4/2023).
Seperti yang diketahui, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dikarenakan polemik politik yang sedang terjadi. (*)
