SUARA CIANJUR - Pakar hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pelaporan yang dilakukan oleh relawan Ganjar Pranowo terhadap Anies Baswedan ke polisi, dengan menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Refly Harun melalui kanal YouTube-nya menyoroti tindakan tersebut dan meminta Ganjar Pranowo, sebagai orang yang berada di belakang relawan tersebut, untuk turun tangan menegur relawannya yang melaporkan Anies Baswedan.
“Harusnya Ganjar Pranowo sebagai orang yang punya relawan tegur relawan seperti ini,” tutur Refly di kanal Youtube-nya, dikutip Cianjur.Suara.Com, Rabu (24/05/2023).
Menurutnya, jika hanya masalah perbedaan selera terkait pendapat seseorang, melaporkan pihak lain yang dianggap tak sejalan ke polisi adalah tindakan yang merusak demokrasi.
Refly pun menambahkan bahwa jika seperti ini, Indonesia ditertawakan oleh negara lainnya.
“Ini merusak demokrasi,” katanya.
“Negara kita diketawain orang kalau seandainya perbedaan pendapat diselesaikaan meja penegakkan hukum hanya karena dianggap salah mengutip data,” tambahnya.
Menurut Refly Harun, melaporkan Anies Baswedan hanya karena salah mengutip data terlalu berlebihan dan tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.
Lebih baik, menurutnya, jika terjadi adu data yang benar dan dinilai lebih akurat sebagai bentuk penyelesaian perbedaan pendapat, bukan melaporkan orang hanya karena tidak sesuai dengan selera.
Baca Juga:Cristiano Ronaldo Selebrasi Sujud, Netizen: Luar Biasa Indra Sjafri Effect
“Maksudnya apa? Biar dipenjara? Apakah Anies membuat suatu tindakan kriminal? Kalau seandainya salah mengutip data maka jawab dengan data yang benar dan dinilai lebih akurat,” tegasnya
“Seperti TGB mau membantah Anies malah diketawai oleh anggota DPR Demokrat, tetapi apa yang dilakukan TGB itu salah satu upaya menyeimbangkan informasi, tapi ini relawan Ganjar malah melaporkan Anies ke polisi,” tambahnya.
Refly Harun juga mengungkapkan keheranannya terhadap bagaimana Indonesia dapat menjalankan demokrasi dengan baik jika seseorang dilaporkan ke polisi hanya karena pendapatnya tidak sesuai dengan selera orang lain.
Menurutnya, hal ini mencerminkan penyimpangan dalam demokrasi.
“Bagaimana bisa berdemokrasi dengan cara seperti ini kalau kita tidak setuju dengan pendapat dan data yang disampaikan orang lalu kita laporkan ke Bareskrim,” jelasnya.
“Saya hanya geleng-geleng kepala, ini yang sebenarnya menyedihkan di era pemerintahan Presiden Jokowi ketika makin banyak orang yang menggunakan polisi untuk mengkrangkeng lawan, aneh bin ajaib. Untungnya bareskrim tolak, kalau diterima rusak demokrasi kita,” tambahnya. (*)
