SUARA CIANJUR - Kritik Megawati Soekarnoputri atas rencana penambahan kodam di 38 provinsi serta arah pemenuhan alutsista menuai polemik.
Megawati, sebagai salah satu tokoh penting dalam PDIP, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana tersebut.
Dia berpendapat bahwa penambahan kodam di semua provinsi dapat menimbulkan beban anggaran yang besar dan tidak efektif secara strategis.
Megawati juga meragukan kebutuhan akan pemenuhan alutsista yang terlalu besar.
Baca Juga:Nggak Kalah dari MSG, 7 Bahan Alami Ini Bisa Bikin Makanan Jadi Sedap
Menurutnya, sumber daya yang terbatas seharusnya dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.
Kritik ini menggarisbawahi kekhawatirannya terhadap peningkatan anggaran pertahanan yang tidak seimbang dengan prioritas pembangunan nasional.
Namun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI AD merespons kritik tersebut dengan menyatakan bahwa rencana dan kebijakan penambahan kodam telah melalui kajian yang matang.
Mereka menekankan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, tetapi berdasarkan pertimbangan strategis dan kebutuhan pertahanan nasional.
Selain itu, PDIP selaku partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh Megawati tidak ditujukan secara khusus kepada Menhan Prabowo Subianto.
Baca Juga:Konsistensi ANRI Serap dan Pertahankan Arsip Kolektif Bangsa
Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antara PDIP dan Kementerian Pertahanan, serta menjaga stabilitas dalam koalisi pemerintahan. (*)
(*/Haekal)
